Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2025 menunjukkan adanya Peningkatan Tingkat Kemiskinan secara moderat di sebagian besar dari 38 provinsi di Indonesia. Meskipun upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan pasca guncangan global, sejumlah faktor domestik, terutama inflasi pangan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, telah menyebabkan naiknya persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Analisis ini menyoroti bahwa kenaikan ini bukan hanya masalah kuantitas, tetapi juga tantangan kompleks terkait disparitas regional dan efektivitas Program Perlindungan Sosial yang sudah berjalan.

Berdasarkan rilis BPS periode Maret 2025, angka kemiskinan nasional mencapai 9,85%, meningkat dari 9,57% pada September 2024. Meskipun peningkatannya kurang dari satu persen, ini setara dengan bertambahnya sekitar 750.000 jiwa penduduk miskin baru. Peningkatan Tingkat Kemiskinan yang paling signifikan tercatat di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua Pegunungan dan Papua Selatan, di mana Garis Kemiskinan per kapita per bulan berada pada level yang jauh di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, provinsi-provinsi di Jawa juga mencatatkan kenaikan, meskipun presentase awalnya lebih rendah, akibat tekanan pada daya beli rumah tangga miskin perkotaan.

Penyebab utama Peningkatan Tingkat Kemiskinan ini dapat ditelusuri pada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang mendorong naiknya Garis Kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Misalnya, kenaikan harga beras premium sebesar 15% pada kuartal pertama 2025 memberikan tekanan besar, karena beras menyumbang porsi terbesar dalam keranjang komoditas makanan yang digunakan untuk menghitung Garis Kemiskinan. Selain itu, stagnasi upah minimum di beberapa daerah industri tidak mampu mengimbangi laju inflasi. Hal ini semakin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan moneter dan rantai pasokan pangan.

Merespons tren ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengumumkan perluasan sasaran Program Perlindungan Sosial untuk periode sisa tahun 2025. Menteri Sosial, Ibu Tri Rismaharini, menyatakan bahwa 1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru akan ditambahkan ke dalam skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai Oktober 2025. Alokasi dana tambahan ini merupakan Investasi Data yang signifikan dalam upaya menahan laju Peningkatan Tingkat Kemiskinan. Meskipun demikian, para ekonom menyarankan agar Program Perlindungan Sosial tidak hanya bersifat bantuan tunai, tetapi juga harus fokus pada peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja untuk memberikan solusi jangka panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat yang berada di bawah Garis Kemiskinan.