Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima Destinasi Super Prioritas (DSP) sebagai upaya mendistribusikan kunjungan wisatawan dan mengurangi beban Bali, dengan harapan menciptakan “Bali Baru” di seluruh nusantara. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada pembangunan dan kesiapan Infrastruktur Pariwisata yang memadai. Proyek-proyek multi-years ini mencakup peningkatan konektivitas, fasilitas dasar, dan amenity yang berstandar internasional. Pertanyaannya, setelah digenjot selama beberapa tahun, sejauh mana kesiapan Infrastruktur Pariwisata di DSP ini untuk menyambut gelombang wisatawan global?
Kesiapan Infrastruktur Pariwisata di lima DSP—yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang—menunjukkan kemajuan yang bervariasi. Salah satu kemajuan paling signifikan terlihat pada aspek konektivitas udara. Di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Bandara Komodo telah diperpanjang landasan pacunya hingga 2.750 meter dan selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2024. Peningkatan ini memungkinkan pendaratan pesawat berbadan lebar, yang secara langsung meningkatkan kapasitas kedatangan wisatawan hingga 2 juta orang per tahun. Demikian pula, di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) telah diperluas dan didukung oleh akses jalan bypass yang mempersingkat waktu tempuh dari bandara ke sirkuit dan kawasan wisata utama menjadi hanya 30 menit.
Tantangan Fasilitas Dasar dan Digitalisasi
Meskipun konektivitas hard infrastructure seperti jalan dan bandara telah mengalami perbaikan besar, tantangan masih terletak pada ketersediaan fasilitas dasar dan infrastruktur soft. Di beberapa titik DSP, khususnya di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, masalah ketersediaan air bersih dan sistem pengolahan limbah masih menjadi isu krusial. Proyek pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) yang ditangani oleh Kementerian PUPR di kawasan Parapat ditargetkan rampung pada Juli 2026 untuk mengatasi masalah sanitasi di kawasan tersebut.
Selain itu, digitalisasi menjadi fokus penting dalam pengembangan Infrastruktur Pariwisata. Kualitas jaringan telekomunikasi adalah prasyarat mutlak di era digital nomad dan work from anywhere. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) per Maret 2025, penyediaan jaringan 4G dan 5G telah mencapai 95% di seluruh kawasan inti DSP, didukung oleh pembangunan Base Transceiver Station (BTS) baru yang diprioritaskan.
Pengamanan dan Pengelolaan Terpadu
Aspek keamanan dan pengelolaan terpadu juga menjadi bagian integral dari Infrastruktur Pariwisata. Di Borobudur, Jawa Tengah, misalnya, manajemen wisata telah diperkuat dengan pembentukan Badan Otorita Borobudur (BOB) yang bertanggung jawab penuh atas pengembangan kawasan di sekitarnya. Sementara itu, untuk menjamin keamanan wisatawan, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah telah mengaktifkan kembali unit patroli khusus pariwisata sejak Januari 2025, fokus pada pencegahan kriminalitas dan penipuan di area-area candi dan homestay.
Secara keseluruhan, kesiapan DSP berada pada jalur yang benar, meskipun percepatan diperlukan di sektor air bersih, sanitasi, dan mitigasi risiko bencana. Investasi total yang dialokasikan pemerintah melalui berbagai kementerian untuk pengembangan seluruh DSP hingga tahun 2027 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 30 Triliun. Kunci keberhasilan selanjutnya adalah transisi dari pembangunan fisik ke pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan dan memberdayakan komunitas lokal.