Kabar membanggakan datang dari Kota Bogor yang berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam upaya reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024 yang diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kota Bogor meraih nilai tertinggi se-Jawa Barat dengan skor 78,84 (kategori Baik). Ini menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Keberhasilan ini tentu tidak datang dengan sendirinya. Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya Sugiarto sebagai Wali Kota Bogor telah melakukan berbagai inovasi dan implementasi kebijakan strategis dalam beberapa tahun terakhir. Fokus utama adalah pada digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN), serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.

Digitalisasi layanan publik menjadi salah satu kunci keberhasilan Bogor. Berbagai layanan penting seperti perizinan, administrasi kependudukan, dan pembayaran pajak kini dapat diakses secara daring melalui berbagai platform digital, memudahkan masyarakat dan mengurangi potensi praktik korupsi. Selain itu, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi membantu meningkatkan efisiensi kerja internal pemerintahan.

Peningkatan kualitas ASN juga menjadi prioritas. Berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan diselenggarakan untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas ASN dalam melayani masyarakat. Penerapan sistem merit dalam promosi dan rotasi jabatan juga mendorong terciptanya birokrasi yang lebih kompetitif dan berkinerja tinggi.

Penguatan pengawasan dan akuntabilitas dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang efektif, pelaporan kinerja yang transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. Wali Kota Bima Arya menekankan bahwa reformasi birokrasi adalah fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Prestasi Bogor ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan pemicu bagi daerah lain di Jawa Barat untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas birokrasinya. Reformasi birokrasi yang berhasil akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan investasi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bogor, Jawa Barat – Bupati Bogor menunjukkan ketegasan dalam menegakkan disiplin dan aturan di lingkungan pemerintah daerah. Menyusul laporan dan temuan mengenai penyalahgunaan mobil dinas oleh sejumlah pejabat, Bupati Bogor menyatakan kemarahannya dan mengambil tindakan tegas untuk menertibkan praktik yang merugikan keuangan daerah dan mencoreng citra birokrasi ini.

Penyalahgunaan mobil dinas, yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan pekerjaan dan pelayanan masyarakat, menjadi sorotan setelah adanya indikasi penggunaan kendaraan tersebut untuk keperluan pribadi di luar jam kerja atau bahkan oleh anggota keluarga pejabat yang tidak berhak. Hal ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan kecemburuan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bogor tidak tinggal diam. Beliau menyampaikan kekecewaannya secara terbuka dan menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap laporan penyalahgunaan mobil dinas. Bupati juga menegaskan bahwa akan ada sanksi tegas bagi pejabat yang terbukti melanggar aturan, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tindakan konkret yang diambil oleh Bupati Bogor antara lain adalah pembentukan tim khusus untuk melakukan inventarisasi dan pengawasan terhadap penggunaan seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Bogor. Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa penggunaan mobil dinas sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada lagi praktik penyalahgunaan di kemudian hari.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan agar aturan terkait penggunaan kendaraan dinas disosialisasikan kembali secara masif kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor. Penegasan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap penggunaan aset negara.

Sanksi yang akan diberikan kepada pejabat yang terbukti menyalahgunakan mobil dinas juga tidak main-main. Bupati Bogor menegaskan bahwa sanksi tersebut dapat berupa teguran keras, penundaan kenaikan pangkat, hingga pencopotan jabatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketegasan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa terulang kembali.

Langkah tegas Bupati Bogor ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang concern terhadap isu tata kelola pemerintahan yang baik. Tindakan ini dipandang sebagai wujud komitmen pemimpin daerah dalam memberantas